Demokrasi Kerakyatan: RASIO ELETRIFIKSI DI NTT AKAN MENINGKAT DI TAHUN 2011

Mayoritas Di Atas Minoritas

Hal yang paling prinsip dalam menjalankan Demokrasi Kerakyatan adalah tetap menjaga demokrasi sebagai alat kepentingan seluruh anggota masyarakat dan untuk memenuhi kebutuhan seluruh anggota masyarakat. Memang sulit untuk mencapai kesepakatan untuk semua orang, namun perwujudan yang paling logis dari seluruh masyarakat adalah bagian mayoritas dari masyarakat tersebut. Inilah alasan kenapa kaum penguasa selalu menggunakan penipuan-penipuan seperti parlemen dan pemilu, untuk membuat seolah-olah keputusan yang diambil dalam parlemen adalah kehendak mayoritas masyarakat. Contohnya, ketika dalam pengaturan upah kita dapat lihat bahwa dengan mata telanjang kebutuhan mayoritas rakyat (kaum buruh) disetarakan dengan kerakusan para pemilik modal dalam negosiasi-negosiasi tertutup di dalam gedung parlemen.

Sifat kerakyatan adalah sifat yang berorientasi kepada mayoritas rakyat. Jadi dalam demokrasi kerakyatan, keputusan diambil berdasarkan kehendak dan kebutuhan mayoritas dan ini secara nyata. Bukan sebatas pengambilan suara saja, tetapi proses diskusi, perdebatan, dan akhirnya penalaran haruslah diadakan di permusyawaratan rakyat terkecil. Bentuk-bentuk pemilihan umum dan parlemen seperti sekarang (sebatas pengambilan suara) adalah penghambat dari kekuasaan mayoritas rakyat, karena justru menjebak mayoritas ke dalam perintah-perintah minoritas.

Namun, demi menjamin kesalahan seperti itu, kebebasan pendapat dan berekspresi harus dijamin, selama kebebasan tersebut tidak dimanfaatkan untuk menipu dan menindas mayoritas rakyat ataupun menghancurkan kekuasaan mayoritas. Tentu saja pelarangan tersebut dan pengadilan terhadap pelanggarannya juga harus melalui permusyawaratan-permusyawaratan rakyat.

Jumat, 13 Mei 2011

RASIO ELETRIFIKSI DI NTT AKAN MENINGKAT DI TAHUN 2011

Tahun 2011 akan dilakukan peningkatan rasio elektrifikasi pengguna jasa Perusahan Listrik Negara (PLN) 70% hingga 75 % di provinsi NTT. Hal ini disampaikan oleh Direktur Utama PLN, Dahlan dalam acara konvensi media massa beberapa waktu lalu di Hotel Oriental-Kupang dalam rangka peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang diselenggarakan di Kupang.

Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah dalam perayaan HPN membawa dampak positif bagi pengembangan dan kemajuan pembangunan di NTT. Salah satunya adalah rasio eletrifikasi yang akan meningkat hingga 75% di tahun 2011. Hal ini disampaikan oleh Dirut PLN, Dahlan dalam acara Konvensi Media Massa beberapa waktu lalu di hotel Oriental-Kupang dalam rangka peringatan HPN. Dirut PLN menjanjikan adanya peningkatan rasio elektrikfikasi bagi masyarakat pengguna jasa PLN di NTT. “Kami akan melakukan peningkatan rasio elektrifikasi bagi masyarakat pengguna jasa PLN di NTT pada tahun 2011 ini. Rasio yang rendah selama ini berkisar antara 5% hingga 35 % akan ditingkatkan menjadi 70% hingga 75% di semua kabupaten se NTT”, ungkapnya.
Sebuah terobosan baru yang dilakukan oleh PT PLN di Indonesia yaitu menerapkan Sistem Listrik Kepulauan yang belum pernah di terapkan di negara manapun. Terobosan baru menggunakan energi matahari sebagai sumber listriknya. Sudah ada lima pulau yang telah diujicobakan system baru ini, misalnya pulau Bunaken termasuk juga di NTT dan di NTT sendiri telah dilakukan ujicoba di pulau Sumba. Dirut PLN juga menjelaskan hasil ujicobanya dimana di pulau Bunaken rasio ditingkatkan sehingga listrik menyala selama 24 jam sedangkan di Sumba sendiri, hasilnya sangat efektif sehingga system ini bisa diterapkan di NTT. “Di Bunaken listrik sudah menyala 24 jam dan di pulau Sumba berdasarkan hasil uji cobanya sangat efektif sehingga akan sangat cocok di terapkan di Sumba dan pulau lainnya di provinsi NTT”, kata Dahlan.
Semua wilayah di NTT akan ditingkatkan rasionya hingga 75% pada tahun 2011 ini. Pulau Sumba akan ditingkatkan rasionya hingga 70% dan listrik akan menyala 24 jam, pulau Flores akan ditingkatkan hingga 75%, kabupaten Rote yang awalnya 35% akan ditingkatkan menjadi 75%, pulau Timor akan ditingkatkan hingga 74% dan kabupaten Sabu dari 5% akan ditingkatkan menjadi 62%. Peningkatan rasio elektrifikasi ini juga dilakukan pada daerah-daerah lain termasuk pada daerah yang belum tersentuh listrik misalnya pulau Komodo. Pulau ini juga akan dilakukan peningkatan rasio elektrifikasi sekalipun masyarakat yang mendiami pulau ini relative kecil.
Dirut PLN juga mengatakan bahwa alternatif dan terobosan baru PT PLN dengan menggunakan tenaga surya sebagai pembangkit listrik dalan penerapan system listrik kepulauan ini mempunyai beberapa pertimbangan selain memiliki keunggulan yaitu ramah lingkungan. Pertimbangan itu di antaranya adalah pembangkit litrik dengan mengguakan BBM akan sangat mahal dan cenderung tidak ramah lingkungan. Selain itu, distribusi BBM ke tiap daerah juga cukup sulit sehingga dengan menggunakan tenaga surya akan lebih mudah.
Dengan penerapan Sistem listrik kepulauan ini diharapkan bisa menjawabi kebutuhan akan listrik di wilayah provinsi NTT sehingga geliat ekonomi dan pembangunan bisa lebih nampak di provinsi yang sebentar lagi dijuluki provinsi garam ini.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Langganan: Posting Komentar (Atom)

Dalam perkembangan masyarakat manusia, telah berulang kali bagian terbesar masyarakat dipaksa untuk tunduk baik secara kesadaran maupun karena penggunaan alat-alat kekerasan seperti senjata. Tak jarang penggunaan kekerasan sebagai alat pemaksa kehendak dilakukan karena kehendak minoritas masyarakat memang bertentangan dengan kebutuhan mayoritas masyarakat.Sering kali, ketika kita melihat sebuah tirani kita hanya terfokus pada satu orang diktator, seorang tiran. Namun kenyataan yang terjadi selama berkuasanya sang Tiran tersebut, ia hanyalah perwakilan ataupun penampakan dari sekelompok minoritas yang ingin mendapatkan hak-hak khusus di atas penindasan terhadap mayoritas rakyat.Bagi sebagian besar orang Eropa di bawah Imperium Romawi, Julius Caesar adalah seorang tiran. Legiun-legiunnya yang membawa pedang dan tameng merah sangat efektif menaklukkan suku-suku primitif di dataran Eropa Barat. Sistem pajak dan kerja paksa diberlakukan tanpa perlawanan yang berarti. Tapi apakah Julius Caesar bertindak atas kehendaknya sendiri? Dari mana asalnya para legiuner-legiuner, perwira-perwira, dan jendral-jendral pasukan Romawi yang tak terkalahkan itu? Sangat jelas, mereka adalah orang-orang yang dibiayai ataupun memang berasal dari keluarga-keluarga tuan tanah di Roma. Caesar berkuasa atas dukungan Senat, sebuah badan permusyawaratan kaum patricia (tuan-tuan tanah dan pemilik budak) Romawi. Tanpa perluasan teritorial yang kemudian menghasilkan pajak dan budak, mustahil Romawi dapat berkembang. Dan para patricia pemilik colonate (perkebunan besar) pun akan kesulitan memperkaya diri karena mereka akan selalu membutuhkan budak-budak untuk mengerjakan colonate mereka.
Gubernur-gubernur jendral Hindia Belanda juga memiliki latar belakang yang sama. Di tanah jajahan mereka adalah tiran, yang menggunakan bala tentara untuk menaklukan perlawanan-perlawanan reaksioner dan sia-sia para bangsawan Jawa dan untuk memastikan rakyat jajahan membayar pajak tanah dan pajak kepala. Tetapi siapakah pendukung mereka sebenarnya di tanah jajahan, apakah para prajurit “londo” dan setengah “londo”? Jelas bukan, mereka adalah justru orang-orang yang dipaksa secara ekonomi menjadi prajurit di tanah air mereka. Pendukung kebijakan-kebijakan para gubernur jendral adalah para pemilik (perampas tanah) perkebunan-perkebunan dan pabrik-pabrik baik di tanah jajahan ataupun negara induk mereka. Gubernur Jendral Hindia Belanda adalah wakil dari minoritas masyarakat Belanda, para bangsawan dan pemilik modal.

Ketika Soeharto berkuasa, apakah Soeharto sendirian dalam merebut kepresidenan dari Soekarno? Jangan lupakan peranan Nasution dan jendral-jendral lainnya yang merebut kursi kepemimpinan MPRS! Jangan lupakan “jasa” para komandan-komandan wilayah militer yang melancarkan jalan Soeharto dengan membantai ratusan ribu anggota dan simpatisan PKI serta memenjarakan jutaan lainnya!

Apakah tidak adanya tiran-tiran ini lalu masyarakatnya menjadi demokratis? Jangan lupa, mereka adalah penampakkan nyata dari minoritas masyarakat yang menginginkan hak-hak khusus dan kekayaan pribadi. Seorang tiran dapat muncul dan pergi, dapat diganti-ganti, tapi ketika ada minoritas masyarakat yang ingin memaksakan kehendak mereka dengan kemudian menindas mayoritas masyarakat, maka tidak dapat negara itu dikatakan demokratis. Kekuasaan tirani adalah wujud kasar kekuasaan minoritas di atas mayoritas.

Kekuasaan Legislatif sekaligus Eksekutif

Jaminan kedua atas sifat-sifat kerakyatan dan tetap berjalannya fungsi-fungsi koordinasi masyarakat adalah digabungnya fungsi eksekutif dan legislatif dalam Dewan Rakyat. Sekali lagi, masyarakat di setiap tempat kehidupan mereka harus bergabung dengan organisasi yang merencanakan sekaligus menjalankan kerja politik dan ekonomi.

Dalam setiap periode tertentu masyarakat mengadakan permusyawaratan, baik yang langsung di setiap tempat (lokal) kehidupan masyarakat ataupun yang perwakilan untuk mengkoordinasikan lokal-lokal dan regional-regional yang ada, untuk mengevaluasi kerja-kerja dan keadaan obyektif yang telah terjadi untuk kemudian merumuskan program kerja masyarakat ke depan: kebutuhan apa saja yang harus dipenuhi, fasilitas apa saja yang harus dibangun, dan bagaimana keduanya harus dijalankan.

Setelah perencanaan masyarakat ini tuntas, maka ia harus dijalankan oleh setiap anggota masyarakat dengan pengawasan orang-orang yang dipilih, para wakil-wakil masyarakat, untuk menjamin dijalankannya rencana bersama tersebut dengan dengan ketepatan dan kedisiplinan. Tanpa adanya pengawasan sangat wajar jika orang lupa menjalankan tugas-tugasnya sehingga program-program bersama kemudian justru terbengkalai dan masyarakat juga yang merugi.

Demokrasi Kerakyatan

Mayoritas Di Atas Minoritas

Jumat, 13 Mei 2011

RASIO ELETRIFIKSI DI NTT AKAN MENINGKAT DI TAHUN 2011

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Senja di Batas Kota

Cari Blog Ini

Miss You